Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar  menyampaikan bahwa ketimpangan sosial harus menjadi fokus perhatian serta dijadikan urgensi masalah bagi semua pihak. Pendapat tersebut disampaikan Chairul di tengah konferensi pers terkait Simposium Sistem Perekonomian Sosial, Senin (10/7/2017) di Gedung Nusantara V, Komplek MPR/DPR.

Lebih lanjut Chairul menyampaikan, ketimpangan sosial yang tidak ditangani dengan tepat dan benar akan merugikan stabilitas pembangunan nasional. Ini karena ketimpangan sosial dapat memicu konflik sosial dan tindak kekerasan antar masyarakat.

“Kenyataan semacam itu tentu patut menjadi perenungan kita semua. Karena secara ideal rancang bangun sistem perekonomian Indonesia yang digagas para founding fathers seperti Soekarno dan Hatta jelas temuat dalam Pasal 33 UUD 1945,” tegas Chairul.

Berangkat dari masalah inilah Lembaga Pengkajian MPR RI melakukan pengkajian mendalam melalui Simposium Sistem Perekonomian Sosial.

Berdasarkan masalah ini, dalam waktu dekat Lembaga Pengkajian MPR RI akan melakukan kegiatan pengkajian mendalam bertema melalui Simposium Sistem Perekonomian Sosial. Simposium bertema"Sistem Perekonomian Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Sesuai UUD NRI Tahun 1945” tersebut akan dilaksanakan pada 12 Juli 2017, bertepatan dengan Hari Koperasi ke-70, di Gedung Nusantara V.

Siposium akan dibuka serta diresmikan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla selaku pengarah kunci pada acara ini. Narasumber yang akan turut hadir, diantaranya lainnya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Emil Salim, Sri Adiningsih, Sri Edi Swasono, Chairul Tandjung, M Dawam Rahardjo, Tanri Abeng, dan Suroto.

Dalam simposium tersebut, juga akan dibahas makalah kunci yang telah disiapkan oleh steering comittee dari Lembaga Pengkajian MPR. Pemaparan makalah akan disampaikan oleh Didik J. Rachbini selaku Ketua Steering Comitte Simposium Nasional.